Protes besar pegawai honorer sempat terjadi selama 3 hari berturut-turut di awal Februari 2016. Ketua Pegawai Honorer Kategori II (K2) Titi Purwaningsih berharap nantinya tak ada lagi pegawai honorer.
“Ketika tenaga dibutuhkan, ketika di masa depan, ketika ada tenaga dibutuhkan sudah diakui statusnya,” ujar Titi
Harapan Titi agaknya terjawab dalam revisi UU ASN. nantinya pemerintah tak bisa lagi mengangkat pegawai honorer.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Arif Wibowo pun mengamini hal tersebut. Menurut dia, permasalahan tenaga honorer harus secepatnya diselesaikan dengan diangkat menjadi PNS.
“Dengan diselesaikannya masalah itu nanti ke depan tak ada lagi honorer, yang ada PNS dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” ujar Arif.
Pasal 135A
(1) Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131A ayat (1) dimulai 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.
(2) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak.