Pemutusan kasus yang melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dianggap membedakan kasus-kasus tertentu dalam menangani kasus-kasus hukum. Meskipun Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya harus mengedepankan aspek keadilan.
Forum Masyarakat Bengkulu Pencari Keadilan (Formabil) menilai, Kejagung harusnya melimpahkan kasus Novel Baswedan ke pengadilan untuk disidangkan. Bukan sebaliknya, yang justru menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).
“Sikap Kejaksaan ini sangat mencederai prinsip dimuka hukum karena telah mengistimewakan Novel Baswedan. Siapapun dia, kalau memang bersalah harusnya diadili dan dihukum,” ujar Koordinator aksi unjuk rasa Formabil di depan Gedung Kejagung, Jakarta (3/6/2016).
Novel Baswedan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pencuri sarang burung walet ketika dirinya menjabat Kasat Reskrim Polres Bengkulu.